Akibat Sebaran Kepadatan Penduduk Indonesia yang Tidak Merata

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa pada saat ini mendiami hampir seluruh pulau yang ada di negeri ini. Tetapi penyebaran penduduk yang ada tidak seimbang antara pulau satu dengan pulau lainnya. Pulau Jawa menjadi pulau terpadat sampai saat ini jumlah penduduknya. Bahkan beberapa media mengatakan bahwa pulau Jawa adalah pulau terpadat di Dunia. Sedangkan pulau lain, misalnya Kalimantan, Sumatera dan Papua penduduknya cenderung berjumlah sedikit.

Dampaknya pada bidang sosial

Penduduk yang tidak merata bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial pada daerah tertentu, misalnya dikota besar akan muncul pemukiman-pemukiman kumuh di bantaran sungai yang sangat padat. Pemukiman kumuh ini menyebabkan masalah sosial yaitu kemiskinan. Selain itu terdapat juga masalah kesehatan karena sangat sulitnya mendapatkan air bersih dan tidak adanya sanitasi yang memadai. Pencemaran lingkungan juga terjadi karena limbah rumah tangga dibuang begitu saja ke sungai. Para penduduk juga melakukan kegiatan sehari-hari di sungai, misalnya : mencuci, mandi dan buang hajat di sungai. Dan semua kegiatan itu dapat merugikan bagi penduduk di sekitar sungai.

Penduduk yang padat juga menimbulkan banyaknya aksi kriminalitas, karena sangat ketatnya persaingan untuk mencari nafkah sehingga sebagian penduduk tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Hal ini menyuburkan tindak kriminal di masyarakat.

Di lain tempat yang penduduknya sangat sedikit akan terjadi kekurangan sumber daya manusia yang bisa menghambat pembangunan. Padahal pembangunan di daerah tertinggal sangat membutuhkan SDM yang banyak dan berkualitas. Tetapi sekali lagi mental masyarakat yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan sehingga mereka lebih memilih pindah ke daerah-daerah yang padat penduduknya, misalnya di perkotaan atau di pulau Jawa.

Dampaknya pada bidang Ekonomi

Sebaran penduduk yang timpang bisa menyebabkan pemusatan kegiatan ekonomi hanya pada daerah tertentu saja. Perkotaan menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi yang paling besar. Semua fasilitas perdagangan, industri dan transportasi ada di sana, Sehingga hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan hanya dinikmati hanya segelintir orang saja. Sedangkan di daerah lainnya yang mempunyai penduduk sedikit akan kurang terperhatikan dan kesejahteraan ekonominya menurun karena kurang fasilitas dan tidak adanya sumber daya ekonomi.

Masalah pengangguran dan kemiskinan juga menjadi hal bisa terjadi jika penduduk yang tidak merata. Sehingga perlu ada solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan program transmigrasi dan pembangunan klaster-klaster industri di luar jawa. 

Dampak di Bidang Budaya

Budaya masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong dan bekerja sama juga akan hilang jika terjadi ketimpangan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan penduduknya jumlahnya terlalu padat akan membuat persaingan yang sangat ketat sehingga menyababkan penduduk menjadi lebih individualis. Sedangkan daerah yang penduduknya kurang akan kehilangan budaya asli mereka karena tidak ada lagi yang mau melestarikan budaya tersebut. Kebanyakan penduduk lebih tertarik ke daerah yang lebih padat yang multikultur sehingga kebudayaan masing-masing penduduk akan hilang atau melebur dengan budaya  lainya dalam bentuk akulturasi dan asimilaisi. Akibat lebih lanjut banyak penduduk yang kehilangan budaya leluhur mereka berganti dengan budaya yang baru yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan orang banyak.

Dampak di Bidang Politik  

Dalam perpolitikan Indonesia yang menggunakan sistem pemilihan distrik proposional akan menimbulkan masalah dalam penentuan jumlah wakil rakyat pada setiap daerah. Di pulau Jawa dengan penduduk yang begitu besar tetapi wilayahnya sempit biasanya mempunyai wakil rakyat dalam jumlah banyak. Itu akan ditentang oleh penduduk di pulau lain yang mempunyai penduduk sedikit tetapi mempunyai wilayah yang luas. Mereka hanya wakil rakyat yang sedikit padahal di daerah mereka mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Sehingga terjadi ketidakadilan keterwakilan di DPR antara Jawa dangan daerah lain di luar Jawa. Maka dari itu perlu ada kebijakan politik dalam menentukan jumlah wakil rakyat antara daerah yang padat penduduknya dengan daerah yang jarang penduduknya.

Selain itu Kepala Daerah sangat  sulit melakukan pembangunan  jika penduduknya sedikit, ini sangat dirasakan di pulau Kalimantan dan Papua dimana mereka sangat sulit dalam menjalankan kekuasaannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk karena kurang jumlah SDM , apalagi SDM yang berkualitas.